Jakarta, PALAKAT.id – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, mengikuti rapat koordinasi nasional bersama Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Wali Kota Se-Indonesia yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada pejabat daerah untuk tidak memihak pada pihak manapun di tahun politik.
Termasuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Saya minta Gubernur, bapak ibu Bupati, Walikota berikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera disegerakan,” kata Jokowi.
Ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara untuk netral dan tidak memihak.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak. Juga pastikan ASN itu netral,” katanya.
Selain itu Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan ASN di level bawah. Juga segera menyelesaikan jika ada pertikaian yang berkaitan dengan politik.
“Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. tapi kalo urusan-urusan yg kira-kira bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dikit-dikit Kemendagri dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri dan saya merasa bapak ibu semuanya mampu menyelesaikan itu,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan nantinya para Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tiga bulan. Ia pun mengaku akan melakukan pengawasan secara harian.
“Saya evaluasi harian itu hati-hati loh begitu bapak ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan tolong. saya nggak minta banyak-banyak tolong diikuti,” tegas Jokowi.(pid)
