Minahasa, PALAKAT.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sejumlah agenda nasional terkait layanan pertanahan, perpajakan, serta penyediaan perumahan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Vanda Sarundajang dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (10/8/2026).
Rakor yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan secara efektif di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, agenda juga dirangkaikan dengan sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang sinkronisasi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, layanan pertanahan, serta integrasi data perpajakan dan pertanahan.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk mendorong terciptanya tata kelola administrasi yang lebih terintegrasi, efektif dan transparan. Integrasi data diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akurasi data pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Selain itu, dalam Rakor juga disampaikan sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.
Program tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi keluarga yang menempati rumah tidak layak huni. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang mengikuti seluruh rangkaian agenda bersama jajaran perangkat daerah terkait. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan stabilitas harga, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dan perumahan.
Turut mengikuti kegiatan tersebut Asisten II, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim, Kasat Pol PP, Kabag Hukum serta Kabag Perekonomian.
Rakor ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Minahasa untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam merespons dinamika ekonomi daerah. Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga barang dan jasa, tetapi juga membutuhkan dukungan sektor pangan, perdagangan, distribusi, transportasi, perlindungan sosial dan berbagai sektor lainnya.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah pusat serta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, Pemkab Minahasa berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang juga terus mendorong agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diterjemahkan secara konkret di daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Keterlibatan Minahasa dalam agenda nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(pid)
