Minahasa, PALAKAT.id — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui evaluasi dan pembenahan berkelanjutan di fasilitas kesehatan milik daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, dalam kegiatan Survei Akreditasi RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), Jumat–Sabtu (13–14 November 2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring) melalui tahapan telusur lapangan ini menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan standar mutu pelayanan, tata kelola rumah sakit, serta keselamatan pasien berjalan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Vanda menyampaikan apresiasi kepada tim surveior LARS DHP atas pelaksanaan penilaian di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano.
Wakil Bupati menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, profesional, cepat, dan manusiawi.
“Melalui proses akreditasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan memperoleh layanan yang aman, bermutu, profesional, cepat, dan manusiawi,” ujar Wabup Vanda.
Vanda juga mengharapkan seluruh jajaran rumah sakit, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan hingga manajemen, terus membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, responsif, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien.
Menurutnya, keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepedulian, keramahan, dan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Surveior LARS DHP, Dwi Rohyani, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan survei ulang (resurvei) akreditasi yang wajib dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
Ia menerangkan, RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano sebelumnya telah menjalani proses akreditasi pada tahun 2022/2023 sehingga survei kembali dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
“Survei ini bertujuan untuk memotret bagaimana pelayanan yang selama ini dilaksanakan di rumah sakit, sekaligus mengevaluasi peningkatan mutu pelayanan yang telah dilakukan,” jelas Dwi Rohyani.
Ia menjelaskan, proses survei berlangsung selama tiga hari, diawali dengan penilaian secara daring pada Senin (9/11/2026), kemudian dilanjutkan dengan penilaian langsung di lapangan pada 13–14 November 2026.
Pada tahapan daring, tim surveior melakukan penelaahan terhadap regulasi dan dokumen pendukung. Sementara melalui survei luring, tim melihat secara langsung implementasi standar pelayanan, termasuk melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan, staf rumah sakit, hingga pasien.
Menurut Dwi, terdapat 16 bab standar akreditasi Kementerian Kesehatan yang menjadi aspek penilaian. Cakupannya meliputi tata kelola dan manajemen rumah sakit, pelayanan berorientasi pada pasien (Patient Centered Care/PCC), manajemen fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan keselamatan pasien.
Dalam penilaian tersebut, terdapat sejumlah ketentuan khusus, di antaranya pemenuhan standar secara umum minimal 80 persen, sedangkan Program Nasional (Prognas) dan Standar Keselamatan Pasien harus mencapai 100 persen.
“Yang sekarang juga menjadi perhatian adalah patient experience atau pengalaman pasien. Kami ingin melihat bagaimana pengalaman pasien terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit, apakah pelayanan tersebut sudah memenuhi standar profesi, sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing tenaga kesehatan, serta menjamin keselamatan pasien,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil penilaian akan menentukan status dan tingkat kelulusan akreditasi rumah sakit, mulai dari kriteria dasar hingga paripurna. Sesuai pedoman, hasil survei pada prinsipnya diproses dalam waktu 14 hari, meskipun dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan kebijakan yang berlaku.
Turut hadir anggota surveior Ismail, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Dr. dr. Olviane Ratu, M.Si., Direktur RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, dr. Nancy Mongdong, MHSM, serta jajaran terkait.(pid)
