Minahasa, PALAKAT.id — Tersangka kasus penyalahgunaan wewenang terkait retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Dano Refiano Warouw, yang didiagnosis menderita fatty liver, batu empedu hingga pembesaran prostat, dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota agar bisa menjalani rawat jalan.
Kebijakan tersebut diambil Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang masih membutuhkan perawatan medis lanjutan.
Pengalihan status penahanan ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele, dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Kajari Rama Eka Darma menjelaskan, keputusan tersebut berawal dari pemberitahuan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026 mengenai kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, tersangka mengalami sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya Fatty Liver Grade 1 atau perlemakan hati, batu empedu (Cholecystolithiasis), kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat disertai kalsifikasi yang mengharuskannya menggunakan kateter.
Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik Kejari Minahasa membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengeluarkan perintah rawat inap sehingga tersangka menjalani perawatan di rumah sakit sejak 6 November 2026. Selama menjalani perawatan, penyidik juga telah menerbitkan surat pembantaran penahanan.
Selanjutnya, pada 11 November 2026, pihak kuasa hukum tersangka mengajukan permohonan pengalihan status penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota agar tersangka dapat melanjutkan perawatan melalui poliklinik spesialis setelah keluar dari rumah sakit. Permohonan tersebut turut didukung surat keterangan dokter Nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 yang ditandatangani dr. Andrew Hukom, http://Sp.PD.
Menurut Rama Eka Darma, keputusan pengalihan penahanan tersebut telah melalui pertimbangan hukum dan kemanusiaan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Demi alasan kemanusiaan, karena yang bersangkutan masih dirawat, kami masih menunggu keterangan dari dokter. Kemungkinan besok yang bersangkutan sudah bisa melakukan perawatan dari rumah. Untuk itu, kami akan mengalihkan status penahanannya sementara menjadi tahanan kota,” jelasnya.
Kejari menegaskan, akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Karena itu, pihak kejaksaan juga harus mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka tanpa mengesampingkan proses penegakan hukum.
Meski status penahanan dialihkan, Kajari memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tersangka juga akan dikenakan sejumlah ketentuan dan pengawasan ketat.
“Yang bersangkutan tetap akan kami pantau. Salah satu persyaratannya menggunakan gelang pemantau, kemudian wajib lapor. Prinsipnya, proses hukum tetap berjalan, tetapi kami juga mengedepankan alasan kemanusiaan,” tegas Rama.(pid)
