Manado, PALAKAT.id — Dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi bertema “Kondisi Jurnalis di Sulawesi Utara Hari Ini” di Sekretariat AJI Manado, Rabu (6/5/2026).
Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Sartika Sasmi Ticoalu dari LBH Pers Manado, Fransiskus Talokon selaku Ketua AJI Manado, serta Bahtin Razak, pengurus SPLM Manado.
Bahtin Razak membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya berserikat bagi jurnalis.
“Berserikat itu diperlukan untuk membangun solidaritas antarjurnalis, terutama ketika menghadapi persoalan upah maupun pemecatan. Bahkan, ini menjadi bagian penting saat terjadi intervensi redaksi, sebagai upaya menjaga marwah profesi jurnalis,” ungkap Bahtin.
Ia juga membagikan hasil diskusi di Jakarta yang menunjukkan sejumlah media mampu mempertahankan independensi karena memiliki kekuatan ekonomi sendiri.
“Intinya, untuk menjaga independensi, kita perlu terlebih dahulu memperkuat ekonomi media,” jelasnya.
Bidang Advokasi AJI Manado, Ronny Sepang, mengingatkan kewajiban pemilik media mengurus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan.
“Saya ingin menambahkan sekaligus mengingatkan, bagi teman-teman pemilik media untuk mengurus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan, jangan sampai bermasalah di kemudian hari,” tegas Ronny.
Sementara itu, Sartika Sasmi Ticoalu mengutip putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2026 terkait sengketa produk jurnalistik.
Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa wajib melalui Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur pidana maupun perdata.
“Karya jurnalistik yang sah dan sesuai etika tidak bisa langsung dipidana. Bagi rekan-rekan jurnalis, penting untuk tetap berada dalam koridor aturan. Selama itu dipatuhi, maka tidak akan terjerat hukum,” terangnya.
Ketua AJI Manado, Fransiskus Talokon, menekankan pentingnya peran anggota AJI sebagai pembeda di tengah maraknya media dan jurnalis di Sulawesi Utara.
“Kita harus tetap menjaga independensi, meningkatkan kompetensi, serta mematuhi kode etik dan perilaku dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.
Fransiskus menambahkan, hasil diskusi ini akan ditindaklanjuti melalui program peningkatan kapasitas anggota.
“Ke depan, kami akan mengadakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kemampuan pendampingan bagi jurnalis yang menghadapi persoalan, serta pelatihan jurnalisme data. Kedua program ini direncanakan mulai pada Juni 2026,” pungkasnya.(pid)
