Manado, PALAKAT.id – Komisi IV DPRD Manado yang membidangi Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Manado, lakukan fungsi pengawasan dan budgeting dengan turun langsung (Turlap) meninjau pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk penyaluran ke Masyarakat Kota Manado, melalui PT Pos Indonesia, Rabu (23/02/2022).
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Manado Yanti Kumendong mengatakan, kegiatan turlap kami yaitu meninjau pembagian BPNT di Kantor Pos Manado.
Untuk sasarannya bagi Masyarakat Kota Manado dan sebagai pelaksanaan dan penyaluran BPNT melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Manado.
“Saya bersama anggota Komisi 4 Ibu. Nur Amalia, ketika turlap mendapat bebebrapa catatan yang ditemukan dalam giat ini,
Setelah meninjau penyaluran BPNT di Kantor Pos, selanjutnya kami kunjungi kantor Dinas Sosial bertemu Kepala bidang Kelembagaan.
“Dan mendapat informasi dan penjelasan terkait BPNT dan mengusulkan nama-nama.
Tetapi mengecek Case yang kami temukan di masyarakat. Semisal kenapa tak bisa dicairkan padahal keluar nama didalam proses penyaluran,” tutur Wakil Ketua Komisi Yanti Kumendong.
Sementara itu menurut anggota Komisi 4 DPRD Manado, Nur Amalia,
bahwa bukan hanya meninjau penyaluran BPNT kami juga melakukan kroscek ke BPBD Manado terkait Bencana Longsor yang belum kunjung diberikan bantuan oleh pemerintah.
“Saya saya berharap, agenda rutin tahunan bencana ini sudah tak lagi terkendala dengan lambatnya data-data dan lain-lain. Kan BPBD adalah fungsinya tanggap bencana, maka harus sigap,” ujar Nur Amalia.
Ia menambahkan, saat berkoordinasi dengan Dinsos manado terkait bantuan dari Pemerintah, direspon langsung oleh Kepala Bidang sosial
dan menjawab Bantuan di Kombos barat terkait tanah longsor sudah diberikan bantuan di kantor lurah beserta kiriman bukti penyaluran bantuan melalui via whatshap,” cetus Nur Amalia
“Semoga bantua sosial di kota manado bisa jauh lebih banyak lagi, terlebih di pandemi covid yang belum selesai ini,” tambahnya.
Terkait hal itu ditanggapi langsung oleh Staf khusus (Stafsus) Walikota Manado, Awaluddin Pangkey bahwa kebijakan pemerintah untuk bantuan sosial harus lebih jos lagi,
“Karena program pembangunan bisa sesudah program sosial.
Itu harapan kami melihat realita masyarakat saat ini,” jelas stafsus Awaludin Pangkey.(adv)
