Beranda Berita Pilihan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Penghayat Kepercayaan Laroma, Ini Pernyataan Sikap PGI

Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Penghayat Kepercayaan Laroma, Ini Pernyataan Sikap PGI

167
0

Jakarta, PALAKAT.id – Terkait komunitas Penghayat Kepercayaan Lalang Rondor Malesung (Laroma) yang sampai saat ini masih
mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi PALAKAT.id, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial dari segala macam intimidasi dan
    ancaman kekerasan yang mungkin diterima komunitas Laroma.
  2. Mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan intimidasi dan tindak kekerasan kepada komunitas Laroma. Perbedaan pendapat dan pemahaman iman
    kepercayaan tidak harus ditanggapi dengan cara-cara kekerasan.
  3. Meminta gereja-gereja di sekitar untuk mendukung pemenuhan keadilan dan HAM komunitas Laroma dengan membuka ruang-ruang dialog kemanusiaan dan menjadi
    pelopor dalam memberikan keadilan kepada komunitas Laroma.

Sebagaimana yang kita ketahui, kasus perusakan Wale Paliusan, tempat ritual komunitas Laroma di desa Tondei Dua, Kabupaten Minahasa Selatan, yang terjadi pada Juni 2022 masih belum menemukan titik penyelesaian yang memberi keadilan bagi para korban.

Komunitas Laroma masih belum bisa beraktivitas bebas, bahkan ritual bulan purnama yang sedianya dilaksanakan tanggal 13 Juli lalu akhirnya dibatalkan.

PGI kembali menyerukan pernyataan tersebut di atas sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas sebagai sesama warga bangsa. Komunitas Laroma adalah bagian integral dari
bangsa Indonesia yang berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan secara bebas, aman, mandiri, dan tanpa intimidasi.

Kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai universal.

Indonesia adalah negara hukum dan
tidak ada warga negara yang kebal hukum. Karena itu, aparat penegak hukum harus segera memproses penanganan kasus ini dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Demikian pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian kita bersama demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” yang bertanda Jeirry Sumampow, Kepala Humas PGI.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini