Minahasa, PALAKAT.id – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Sulawesi Utara, Maya Rumantir melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan di Kabupaten Minahasa, Selasa (21/7/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, khususnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Pertemuan berlangsung di Tondano dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Senator yang membidangi urusan APBN, keuangan negara, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi langsung dari pemerintah daerah.
“Kami dari Komite IV DPD RI turun langsung ke setiap kabupaten dan kota untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah agar dapat diperjuangkan ke tingkat pusat,” ujar Maya Rumantir kepada wartawan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah.
Menurutnya, penempatan pejabat di posisi yang tepat harus dilandasi oleh kompetensi, komitmen tinggi, serta rasa tanggung jawab yang besar demi kemajuan Provinsi Sulawesi Utara.
Kehadiran rombongan DPD RI disambut baik oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa, Edwin Muntu, mengatakan atas nama Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, serta Sekretaris Daerah Lynda Watania, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dan dialog konstruktif bersama DPD RI.
“Kami Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Bappelitbangda, sangat bersyukur atas kehadiran Anggota DPD RI, Maya Rumantir, yang telah memberikan dukungan nyata dalam perencanaan dan pembangunan daerah,” ungkap Edwin.
Ia berharap kunjungan kerja ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, poin-poin penting yang telah didiskusikan dalam dialog diharapkan dapat menjadi landasan strategis perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa serta terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Pusat.(pid)
