Minahasa, PALAKAT.id – Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi fondasi utama yang terus diperkuat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang transparan, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania.
Ia menegaskan, gerakan antikorupsi harus ditegakkan di semua lini, mulai dari Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
“Budaya tolak korupsi digelorakan secara konsisten untuk menyentuh setiap lini pelayanan publik,” tegas Sekda.
Internalisasi nilai-nilai antikorupsi, lanjut Lynda, menjangkau jajaran wilayah yang melibatkan para camat, lurah, dan hukum tua. Selain itu juga menyasar sektor-sektor pelayanan dasar strategis seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan PDAM.
Menurutnya, penguatan integritas di sektor pelayanan dasar penting agar masyarakat langsung merasakan dampak dari birokrasi yang bersih dan berpihak.
Bagi Sekda Lynda Watania, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen seremonial atau pencanangan zona integritas semata di atas kertas.
“Setiap lini birokrasi dituntut menghadirkan pelayanan publik yang nyata, cepat, transparan, dan bersih dari segala bentuk penyimpangan,” ujarnya.
Langkah konsisten membangun Minahasa tanpa korupsi ini, kata dia, bermuara pada satu tujuan besar, yakni merawat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara negara.
Ketika birokrasi berjalan di atas rel integritas di semua tingkatan, pembangunan di Tanah Toar Lumimuut diyakini tidak hanya berwujud pertumbuhan fisik.
“Pembangunan juga harus sukses menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Minahasa,” pungkas Lynda.
Pemkab Minahasa menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program-program prioritas daerah dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat.(pid)
