Manado, PALAKAT.id — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut atas proses pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang akhirnya mencapai titik kesepakatan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Yulius pada sidang paripurna DPRD Sulut, Rabu (02/09/2026).
Paripurna tersebut beragendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD, hingga Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Menurut Gubernur Yulius, hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD telah berjalan secara dinamis, kritis, namun tetap konstruktif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi strategi pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global, sekaligus upaya menangkap peluang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.
Karena itu, belanja daerah harus diarahkan agar semakin fokus, responsif dan tepat sasaran. Hal ini mempertimbangkan dinamika makroekonomi, penyesuaian pendapatan daerah, efisiensi belanja dan prioritas pembangunan yang mendesak.
Gubernur juga menekankan komitmen Pemprov Sulut untuk menjaga disiplin anggaran. Setiap alokasi anggaran yang disepakati akan diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan infrastruktur strategis serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemanfaatan sumber daya finansial dipastikan dilakukan secara optimal tanpa pemborosan dan menghindari tumpang tindih program.
Anggaran diharapkan mampu menjadi stimulus bagi ekonomi kerakyatan, UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata dan investasi daerah.
Gubernur Yulius juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja komisi-komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Musyawarah hingga Badan Kehormatan DPRD Sulut.
“Kinerja alat kelengkapan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga mencerminkan berjalannya fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Berbagai catatan, rekomendasi dan masukan DPRD akan menjadi bahan bagi eksekutif dalam memperbaiki kinerja setiap perangkat daerah,” katanya.
Bagian penting lainnya adalah penyampaian laporan pelaksanaan reses anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan.
Gubernur menyebut reses sebagai instrumen demokrasi yang vital karena menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun mencakup infrastruktur desa dan kelurahan, fasilitas kesehatan, mutu pendidikan, sarana pertanian dan perikanan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Laporan hasil reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen menyelaraskan aspirasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur.
Dengan disepakatinya Perubahan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya yang menanti adalah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, serta pengawalan Program Strategis Nasional dan berbagai prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Yulius mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat sinergi dan menjaga komitmen agar setiap kesepakatan politik anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, jajaran anggota DPRD, Forkopimda, Sekprov Tahlis Gallang, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.(advertorial)
