Minahasa, PALAKAT.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kini menjadi sorotan nasional setelah ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan dalam program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pengakuan ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/4/2025).
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda Watania, yang mewakili Bupati Robby Dondokambey, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat.
Ia menyebut penunjukan ini sebagai sebuah kehormatan dan kesempatan untuk menunjukkan komitmen daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
“Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, kami menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan penting ini,” ujar Lynda Watania dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan Monev ini merupakan tindak lanjut dari dua Instruksi Presiden terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemkab Minahasa menyambut baik inisiatif ini sebagai wujud nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap keberlanjutan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan di wilayah Minahasa.
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy Tendean, yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia berharap Minahasa dapat menjadi yang terdepan dalam pencapaian Universal Coverage, sehingga seluruh pekerja di wilayah tersebut terlindungi.
“Kami berharap Minahasa dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Noudy Tendean.
Kegiatan Monev ini turut dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan sinergi antar lembaga dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.(pid)
