Bitung, PALAKAT.id – Dugaan praktik mafia BBM jenis solar subsidi di Kota Bitung kembali menjadi perhatian publik. Aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat tersebut disebut masih terus berlangsung secara terang-terangan dan diduga melibatkan sejumlah nama besar.
Faiz disebut-sebut sebagai salah satu pemain utama dalam dugaan bisnis BBM jenis solar subsidi ilegal di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Charel juga diduga memiliki peran penting dalam aktivitas pengumpulan dan distribusi solar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Bitung.
Praktik penyalahgunaan BBM subsidi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan, sopir, petani, dan pelaku usaha yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi pemerintah.
Ironisnya, meski dugaan aktivitas tersebut disebut sudah lama berlangsung dan dilakukan secara terbuka, masyarakat menilai belum ada langkah tegas yang benar-benar memberikan efek jera terhadap para pelaku.
“Solar subsidi sering langka, tapi di lapangan justru ada yang diduga bebas mengumpulkan dalam jumlah besar. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ujar salah satu warga Bitung.
Warga juga mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas pengisian berulang di SPBU yang diduga menjadi bagian dari modus operasi mafia solar.
Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu yang diduga turut membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Sejumlah operasi penindakan yang pernah dilakukan aparat sebelumnya pun dinilai belum mampu menghentikan dugaan jaringan mafia solar di Kota Bitung. Para pelaku disebut tetap menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut.
Masyarakat kini mendesak Polda Sulawesi Utara dan aparat penegak hukum terkait agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia solar subsidi yang menyeret nama Faiz dan Charel tersebut.
Publik berharap aparat bertindak tegas dan transparan demi menyelamatkan hak masyarakat atas BBM subsidi serta memberantas praktik penyalahgunaan yang dinilai semakin merajalela.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.(*)
