Minahasa, PALAKAT.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKS) dengan Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara (Paksi Sulut) serta Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemkab Minahasa, bertempat di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).
Hadir dalam kegiatan ini Sekda Minahasa Lynda Watania, Ketua Paksi Sulut Magdalena Wullur, Inspektur Daerah Minahasa, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kabag Kerjasama, Kabag Prokopim, anggota DPRD Minahasa Liony Mongi, Kepala SMPN 1 Tondano selaku tuan rumah, dan seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Minahasa.
Sekda Minahasa Lynda Watania saat membacakan sambutan Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial di atas kertas, tetapi merupakan tindak lanjut konkrit dan komitmen nyata pemerintah Kabupaten Minahasa dalam merespon hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda disebutkan, SPI telah memotret peta kerawanan korupsi di daerah. Hasil tersebut menjadi cermin sekaligus cambuk untuk terus berbenah.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi pelayanan publik maupun faktor integritas individu Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa hari ini menjadi angin segar sekaligus mitra strategis. Melalui kerjasama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” ujar Lynda membacakan sambutan Bupati.
Ada tiga poin penting yang ditekankan Bupati:
Pertama, jadikan hasil SPI sebagai peta jalan perbaikan. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah yang hadir untuk tidak mengabaikan hasil SPI, pelajari rekomendasinya, tutup celah-celah rawan korupsi pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia.
Kedua, implementasikan kerjasama secara masif. Penandatanganan PKS ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Forum Penyuluh Antikorupsi Sulut diharapkan dapat membantu melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa.
Ketiga, bangun budaya integritas dari diri sendiri. Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya.
“Masyarakat Kabupaten Minahasa mendambakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi maupun pungutan liar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Paksi Sulut Magdalena Wullur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya ini adalah kali kedua Minahasa menandatangani PKS antikorupsi.
“Forum Paksi, saya sebagai ketua penyuluh antikorupsi dengan sertifikasi madya, saya masih satu-satunya ASN yang sertifikasi madya di Sulawesi Utara dan saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini,” ungkap Magdalena.
Ia menyebut, kabar baik dan buruknya saat ini Minahasa selalu peringkat di bawah untuk SPI, hampir di peringkat 14, 15, 13 dan berharap dengan adanya kerjasama ini peringkat Minahasa bisa naik.
“Bapak ibu pasti tanya kenapa kita harus sibuk-sibuk mengurus SPI? Karena SPI itu adalah alarm untuk KPK turun, kejaksaan turun dan juga kepolisian turun untuk memeriksa. Jadi seolah-olah ini tensi kalau tensinya 150 atau 200 harus jaga-jaga. Makanya semua bisa buka aplikasi namanya aplikasi JAGA, di aplikasi JAGA kita bisa lihat semua progres dari semua kabupaten/kota,” jelasnya.
Magdalena yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat dan Tim Ahli Gubernur ini menekankan pentingnya memimpin sekolah berintegritas untuk membangun generasi emas Minahasa tanpa korupsi.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta revitalisasi sekolah rawan korupsi jika tidak diawasi.
“Saya berharap ke depannya kepala sekolah bukan hanya sebagai alat politik, hanya sebagai kendaraan politik, tapi memang kepala sekolah yang punya integritas dan kompetensi,” tuturnya.(pid)
