Minahasa, PALAKAT.id – Bupati Minahasa Robby Dondokambey menghadiri kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan pelaku usaha, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Bersama Dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara” tersebut berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Kehadiran Bupati Robby Dondokambey dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus mendukung penguatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay.
*Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor*
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat dalam membangun kesadaran dan penghormatan terhadap HAM.
Penguatan kapasitas HAM dinilai penting untuk memastikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat diwujudkan secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan.
Terlebih bagi ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemahaman HAM menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan pemerintahan yang adil, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi kalangan pelajar, penguatan kapasitas HAM juga menjadi investasi penting dalam membentuk generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu menghargai keberagaman dan martabat setiap manusia.
Sementara bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap prinsip HAM diharapkan semakin memperkuat penerapan praktik usaha yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak masyarakat maupun pekerja.
Bupati Robby Dondokambey menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pembangunan budaya HAM membutuhkan sinergi dan komitmen bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat secara luas.
“Melalui kolaborasi tersebut, nilai-nilai HAM diharapkan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, profesionalisme aparatur, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo Mangatas Nadeak, bersama jajaran.
Hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) atau yang mewakili, ASN, para pelajar, serta pelaku usaha.
Bupati Robby Dondokambey turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabag Hukum, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Kabag Kerja Sama.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam agenda tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Bagi Kabupaten Minahasa, penguatan budaya HAM menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepentingan masyarakat.(pid)
