Minahasa, PALAKAT.id – DPD Srikandi Jaga Desa Sulut menggelar rapat pleno di Camp James, Desa Sinuian, Remboken, Selasa (25/8/2026).
Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulut, Gresty Masie mengatakan, pengurus DPD dan DPC kabupaten/kota telah melaksanakan rapat pleno penyusunan program yang nantinya akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara.
“Dari hasil pembahasan kami tadi ada beberapa program yang memang mengacu dari DPP Pusat. Diantaranya adalah program-program pengawasan terhadap program-program prioritas seperti MBG, kemudian Program Indonesia Pintar (PIP) dan program-program lainnya,” ujar Gresty.
Selain program dari pusat, DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara juga menetapkan sejumlah program unggulan daerah.
Program Prioritas DPD Srikandi Jaga Desa Sulut di antaranya kerja sama dengan DPC Boltim untuk pengadaan Rumah Aman bagi Srikandi dan perempuan-perempuan yang membutuhkan perlindungan.
Kerja sama dengan DPC Sitaro, pengadaan “Rumah Singgah” bagi masyarakat atau anggota Srikandi yang datang ke Kota Manado, terutama untuk keperluan pengobatan
Bakti Sosial, kgiatan langsung menyentuh masyarakat sebagai program prioritas di tengah situasi yang dihadapi masyarakat saat ini
Bantuan Hukum, melalui DPC Kabupaten Minahasa yang pengurusnya merupakan advokat, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya perempuan yang membutuhkan
“Untuk program pengawasan itu pasti juga akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa. Dan program seperti saat ini, ada juga program bantuan hukum dari DPC Kabupaten Minahasa,” jelas Gresty.
Ia menambahkan, Srikandi Jaga Desa Minahasa juga tetap berkolaborasi dengan pemerintah untuk program-program kerja ke depan. Hal ini juga telah disampaikan oleh Sekda Lynda Watania bahwa program-program dari Srikandi Jaga Desa akan disupport.
Gresty menegaskan harapannya agar program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Harapannya tentu yang pasti akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi banyak orang dan dapat juga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari program-program yang dilaksanakan. Kami tidak hanya sampai di seremonial saja, pembentukan struktur kemudian pelantikan, tapi harus berdampak dan harus langsung action seperti yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
Menurutnya, jika hanya berhenti di seremonial maka kegiatan nyata untuk masyarakat tidak akan terlaksana.(pid)
