Minahasa Selatan — Penanganan dugaan praktik mafia solar subsidi di Kabupaten Minahasa Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Nama Beni kembali disebut-sebut dalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan aktivitas distribusi solar subsidi yang diduga berlangsung di wilayah Minahasa Selatan.
Pasalnya, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Masyarakat menilai aparat penegak hukum (APH) perlu memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari munculnya spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah dugaan praktik mafia solar yang selama ini menjadi perbincangan benar-benar sedang ditangani secara serius oleh aparat, atau justru terjadi pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
“Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat berharap aparat bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat berharap Polres Minahasa Selatan dapat memberikan klarifikasi resmi terkait informasi yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan asumsi adanya perlindungan terhadap pihak tertentu. Transparansi dalam penanganan kasus dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai status maupun hasil penyelidikan terhadap dugaan tersebut.(*)
