Manado, PALAKAT.id – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado Jurani Rurubua menyoroti hasil seleksi calon anggota KPU Sulawesi Utara (Sulut) periode 2023-2028.
Jurani mengatakan berdasarkan informasi dan data yang dia dapatkan bahwa ada beberapa nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) dan tes wawancara tidak diloloskan, sedangkan nama yang masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah, bahkan justru ada yang sementara disidang kode etik oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dilaporkan oleh rekan penyelenggara dan jajarannya.
“Di mana letak objektifitas penilaian Timsel? Kenapa tidak diumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara. Jika itu mekanisme, kenapa ini terus dirawat?” kata Jurani, Sabtu (25/3/2023).
Menurut Jurani, jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan, padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat.
“Kita tidak sementara berada di zaman penjajahan (kolonial), era semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang ditegakkan, serta tidak mengkhianati amanat demokrasi, sehingga itu jika praktik-praktik korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan!l,” tegas Jurani.
Selain itu, anggota DPRD Manado ini juga menuturkan, berdasarkan informasi yang dia dapatkan, di saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik, menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima, dengan harapan bila semua ini mumpuni maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu, apalagi jika mereka memiliki track record yang baik, namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektifitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi?
“Ingat loh, seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat,” tegas Jurani.
Dalam konteks seleksi KPU Sulut ini, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan di pangkas lebih awal maka siap-siap pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan marwahnya.
Atas dasar ini semua, Jurani Rurubua mengajak kepada masyarakat untuk lebih peka, mengawasi, mengontrol proses seleksi dan juga kinerja dari seluruh penyelenggara pemilu.
“Jangan takut! Kita semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktek hidup pejabat yang elitis, sementara masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit,” pungkas Jurani.(pid)
